Rabu, 12 Oktober 2016
BNPB: Perlu Penelitian Ancaman Bencana di Maluku
Ambon, 31/8 (Antara Maluku) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memandang perlu melakukan penelitian lanjutan tentang dampak dan ancaman bencana alam yang pernah terjadi Maluku guna merumuskan langkah-langkah penanganan.
Deputi Bencana Kontingensi Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Bernadus Wisnu Widjaja pada pembukaan Tabel Top Exrecise (TTX) Nasional di Ambon, Rabu, mengatakan, penelitian lanjutan terkait ancaman yang terjadi di Maluku perlu dilakukan mengingat karakteristiknya sebagai provinsi Kepulauan berbeda dari daerah lainnya di tanah air.
Selain itu, Maluku juga berada pada pertemuan tiga lempeng besar yakni Pasifik, Indo Australia, dan Eurasia. Lempeng Indo Australia masuk ke bawah Eurasia, bertemu dengan Lempeng Pasifik sehingga mengakibatkan patahan yang tidak beraturan.
"Maluku mempunyai sejarah bencana alam yang pernah terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya, apalagi berada pada daerah pertemuan tiga lempeng besar di dunia. Ketidaktahuan masyarakat akan fenomena atau ancaman alam bisa membahayakan diri sendiri maupun secara luas," katanya.
Menurutnya, karakteristik gelombang pasang air laut sebagai akibat gempa tektonik berkekuatan besar, perlu diwaspadai melalui sosialisasi tentang dampaknya kepada masyarakat di Maluku yang umumnya bermukim di pesisir pantai.
"Ingat karakteristik tsunami itu berbeda-beda sehingga bisa memunculkan rumusan-rumusan yang tidak dapat dipahami. Karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut," ujarnya.
Dia mengemukakan, penelitian lanjutan sangat penting agar masyarakat dapat bersahabat dengan alamnya.
"Terkadang daerah yang tinggi ancaman bencana memiliki pesona alam sangat luar biasa seperti di Maluku. Namun jika masyarakatnya tidak bersahabat dengan alam, maka ancaman akhirnya tak bisa dimanfaatkan dan menjadi membahayakan serta menimbulkan bencana skala besar," tandasnya
Dia memandang, pelatihan TTX secara nasional yang dipusatkan di Maluku, sebagai salah satu langkah strategis untuk menyamakan persepsi dan pengetahuan berbagai komponen masyarakat tentang bencana alam serta dampak yang ditimbulkannya.
Kegiatan tersebut yang melibatkan ahli geologi Institut Teknologi Bandung tersebut juga bermanfaat untuk mengumpulkan data terkait dengan ancaman, upaya pencegahan dan kesiap siagan terhadap bentuk ancaman atau bahaya.
Tujuannya, agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap resiko yang terjadi, serta identifikasi permasalahan dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah kepulauan Maluku.
Sekda Maluku Hamin Bin Tahir, menegaskan, TTX nasional bermanfaat untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kesiap siagaan berbagai komponen dan masyarakat menghadapi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
"Maluku tergolong daerah rawan bencana alam dengan 12 jenis ancaman, terutama gempa tektonik dan tsunami. Makanya masyarakat perlu diberikan pemahaman serta langkah-langkah antisipasi yang dilakukan sehingga mengerti dan memahaminya dengan baik agar berdampak meminimalisasi jatuhnya korban jiwa," tandasnya.
Editor: John Nikita
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Pembangunan Manusia Berbasis Gender Maluku Lambat
Ambon, 5/10 (Antara Maluku) - Pembangunan manusia berbasis gender (PMBG) Maluku pada 2015 melambat ditandai dengan menurunnya indeks pembangunan gender (IPG) yakni 92,54.
"IPG Maluku 92,54 pada 2015 itu menurun sebesar 0,01 poin dibanding dengan 2014 yang sebesar 92,55," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku, Dumangar Hutauruk di Ambon, Rabu.
Menurutnya, pembangunan gender di Maluku pada 2015 mengalami perkembangan ditandai dengan meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG) yang mencapai 77,15.
Angka 77,15 ini ternyata menurun sebesar 0,17 poin dibandingkan dengan 2014 yang sebesar 76,99.
Dumangar mengatakan, IPG diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada 1995.
UNDP menggunakan metode lama hingga 2009. Pada metode lama tersebut IPG tidaK mengukur langsung ketimbang antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender.
Selain itu angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.
"Perhitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP pada 2010 hingga 2013. Selanjutnya pada 2014 UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru," ujarnya.
Perubahan metode ini, lanjutnya, merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya.
IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian. IPM pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan maupun laki-laki.
Editor: John Nikita
COPYRIGHT © ANTARA 2016
LSM berkata Masyarakat Maluku Inisiatif Hadapi Perubahan Iklim
Ambon, 1/10 (Antara Maluku) - Direktur Yayasan Pengembangan Alam Raya dan Masyarakat Niaga Ambon Marthin F. Haulussy mengatakan masyarakat Maluku sejak dahulu berinisiatif menghadapi perubahan iklim melalui kearifan lokal.
"Mengatasi bencana yang mengancam keselamatan hidup manusia, sudah dilakukan sejak leluhur lewat kearifan budaya lokal masyarakat adat Maluku," kata Marthin di Ambon, Sabtu.
Menurut dia, warisan kearifan budaya masyarakat adat yang dikenal sebagai aturan adat sasi yang ditegakkan oleh Lembaga Adat Kewang merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan negeri (desa adat).
"Sasi adalah larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian lingkungan demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (flora dan fauna) alam tersebut," kata Penerima Piagam Penghargaan Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan Tahun 2003 ini.
Ia mengatakan mayoritas kepemilikan lahan di Maluku merupakan hak ulayat masyarakat adat. Aturan adat sasi dan lembaga kewang telah diakui sebagai aset global, sehingga penegakan aturan adat sasi secara berkelanjutan merupakan warisan para pendahulu atau leluhur masyarakat adat.
Karena itu, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan pembangunan, termasuk kaum transmigran perlu menghargai warisan kearifan budaya lokal masyarakat Maluku. Sehingga kegiatan pembangunan apapun tidak merusak lingkungan baik di wilayah daratan maupun wilayah laut, lanjutnya.
"Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus memperkuat dan menegakkan warisan kearifan budaya masyarakat adat Maluku, jangan memprioritaskan kepentingan ekonomi dan politik karena akan menimbulkan konflik kepentingan di masa depan," kata Marthin.
Karena itu, menurut dia, dalam kegiatan program pembangunan apapun yang dirancang atau direncanakan, masyarakat adat perlu dilibatkan sebagai subyek bukan obyek, seperti yang terjadi selama ini.
"Kegiatan pembangunan seperti alih fungsi lahan dapat merusak lingkungan, seperti pembalakan liar yang masuk dalam kawasan hutan hak ulayat masyarakat adat, ini sangat merugikan seperti yang terjadi selama ini di pulau Buru dan Seram," tegas Penerima Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan Tahun 2013 ini.
Masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim saat ini, kata dia, terlihat lemah terutama hak-hak pengelolaan hutan dalam hak ulayat masyarakat adat, apalagi meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan pulau-pulau kecil di Maluku.
"Ini harus menjadi isu penting untuk dikelola secara arif dan bijaksana, karena kekuatan ekonomi kapitalis akan memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap aksistensi kualitas lingkungan dan sumberdaya alam," katanya.
Editor: John Nikita
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Selasa, 11 Oktober 2016
Peristiwa Sumber daya alam di MBD di curi tidak sesuai Undang Undang
Senin, 10 Oktober 2016
kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan MIneral (emas, batubara,dll )


Minggu, 09 Oktober 2016
Ahli Lingkungan Unpatti: Jika Temukan Kerusakan Lingkungan di Romang Kami Rekomendasikan Tambang Ditutup (APAKAH BENAR)
KILASMALUKU.com- Diskusi terbuka antara DPRD Maluku, Mahasiswa asal Maluku Barat Daya (MBD) dan Tim Independen dari Universitas Pattimura, membuka beberapa hasil kajian dan analisis dampak lingkungan di lokasi tambang emas di Pulau Romang, MBD.
Tim independen yang beranggotakan beberapa pakar lingkungan dari Unpati memaparkan penemuannya saat meninjau Pulau Romang, guna memastikan informasi pencemaran lingkungan di area tersebut.
Kajian dan analisis yang kami lakukan sangat teliti. Jika menemukan adanya kerusakan lingkungan di Romang maka kami rekomendasikan tambang ditutup. Namun kami tidak menemukan adanya kerusakan lingkungan seperti yang diributkan.Semua masih baik tanpa tercemar,” ujar Jusmy Putuhena, salah satu anggota tim Independen Unpatti, dalam diskusi terbuka, Jumat (15/7).
Menurutnya, hingga saat ini terhitung sudah lima kali melakukan peneilitian di Romang, yakni tahun 2012 dimulai dengan sosialisasi, 2013 penelitian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tahun 2014-2016 melakukan pemantauan lingkungan.
Jusmy mengatakan, dirinya bersama bersama tim independen baru saja melakukan kajian dan anilisis terkait informasi yang diungkapkan oleh sejumlah masyarakat kalau lingkungan berada di seputaran lokasi tambang telah tercemar.
Namun nyatanya, setelah melakukan analisis dan penelitian, tim tidak menemkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan.
Selain itu kata Jusmy tim juga melakukan penjaringn informasi dari masyarakat soal produksi pertanian dan perikanan yang mengalami penurunan produksi.
“Ternyata informasi tersebut tidak benar. Produksi pertanian seperti madu masih lancar, dimana kebanyakan hasil madu dijual ke perusahaan. Produksinya memang mengalami penurunan karena sudah banyak petani madu yang bekerja di perusahaan.” Ungkap Jusmy.
Sama halnya dengan perikanan, tidak ada penurunan akibat faktor tambang. Kecuali jumlah nelayannya yang berkurang karena sudah bekerja di perusahaan.
Dirinya juga membandingkan tingkat kepercayaan tahun ini mengalami penurunan hingga 80 persen jika dibandingkan tahun kemarin 99 persen. Hal tersebut diakibatkan oleh isu-isu yang dimainkan oleh pihak tertentu, diantarana isu pulau romang akan tenggelam, pencemaran dan lain sebagainya.
“Untuk itu, saya meminta kepada masyarakat agar melihat yang sebenarnya dengan langsung turun ke lokasi, bukan melihat dengan telingga,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, Camat Romang AJ Ezauw yang ikut hadir dalam diskusi membenarkan tidak ada penurunan produksi perikanan akibat tambang. Menurutnya, penurunan tersebut disebabkan oleh musim serta terserangnya rumput laut oleh hama.
Meski begitu pihaknya akan melakukan koordinasi bersama Dinas perikanan dan kelautan Maluku untuk produktifitas budidaya rumput laut di Romang.
Ezauw juga mengklarifikasi isu yang mengatakan Gubernur, Bupati, Kepala Dinas ESDM Maluku hingga Camat, telah menjual Romang. Kabar itu sangat menyesatkan dan tidak bisa dipertangunggjawabkan.
“Foto yang tersebar merupakan foto saat perusahaan membayar kontrak lahan dalam hal tanam tumbuh. Namun pada prinsipnya, pemerintah tetap berada ditengah untuk menjembatani demi kelanjaran kehidupan masyarakat,” teragnya. (klm/YANTO)
Melihat hal ini..apakah benar UNPATTI berdiri secara indenpedent meau mengatakan ada kerusakan lingkungan di romang ..pada UNPATTI di bayar oleh perusahaan..... ????????? sebagai masyarakat dan pemerintah di maluku harus lebih jeli dan kritis...,melihat hal ini...
Selasa, 04 Oktober 2016
Kajian Risiko bencana di kota ambon dan peta rawan bencana belum di lakukan
Kajian Resiko bencana di kota ambon dan peta rawan bencana belum di lakukan
By : Blasius jabarmase
Berdasarkan topografi yang ada di daerah kota ambon , terdapat sungai dan bukit-bukit yang mana telah banyak memakan korban. hal ini menurut masyarakat di daerah kecamatan sirimau ambon dan sekitar bahwa tanah lonsor pernah terjadi di tahun 2016. dan memakan korban menurut media di ambon terdapat 161 Lokasi Banjir dan Tanah Longsor di Ambon, Warga Harus Waspada. sejumlah titik, seperti di Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, kawasan Bere-Bere, Amahusu, Batu Gaja, hingga sejumlah titik di Kecamatan Sirimau. di bawah ini ini terbukti sejumlah kejadian banjir sebagai berikut :
"Ada sejumlah titik longsor yang terjadi di Ambon, seperti yang terjadi di Kudamati, Bere-Bere, Batu Gaja, Amahusu, dan sejumlah titik lainnya di Kecamatan Sirimau," kata Kepala BPBD Kota Ambon Enrico Matitaputty kepada Kompas.com.
Selain di sejumlah kawasan tersebut, tanah longsor terjadi di Kecamatan Leitimur Selatan. Longsoran terjadi tepat di kawasan hutan menuju Desa Leihari.
Material longsoran langsung menutup badan jalan sehingga akses menuju sejumlah desa di kawasan pegunungan Ambon itu tidak bisa dilewati kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
"Sampai saat ini material longsoran belum bisa diangkat sehingga kita belum bisa melewati jalur tersebut," ujar Markus Maitimu, salah seorang warga Leitimur Selatan.
Akibat jalan yang tertutup material longsoran, banyak kendaraan yang terpaksa berbalik arah karena tidak bisa melewati jalur tersebut.
"Kami juga tadi balik karena tidak bisa melewati jalur itu. Saya tidak tahu persisnya jam berapa, tetapi yang jelas longsoran itu terjadi saat hujan deras tadi," ujar dia.
Warga lainnya sempat berusaha memindahkan material longsoran berupa batu dan pepohonan yang berada di badan jalan. Namun, kendaraan belum bisa lewat karena banyaknya material longsoran yang menutup badan jalan.
Ambon- Hujan yang mengguyur Kota Ambon sejak Jumat hingga Minggu menyebabkan terjadinya banjir dan longsor di sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon mendata kurang lebih sebanyak 161 lokasi bencana banjir dan tanah longsor di lima kecamatan di Ambon.
Lima kecamatan di Ambon terdapat titik bencana banjir maupun tanah longsor yang disebabkan tingginya intensitas curah hujan sejak Jumat (15/7), kata Kepala BPBD kota Ambon, Enrico Matitaputty, Minggu, dilansir Antara.
Menurut dia, setiap kecamatan terdapat titik bencana yakni kecamatan Nusaniwe terdapat empat titik banjir dan 16 titik longsor yang berdampak pada 16 rumah.
Kecamatan Sirimau sebanyak 16 titik banjir dan longsor pada 77 titik, Baguala 10 titik banjir yang menyebabkan 177 rumah terendam dan longsor di 10 titik.
Sedangkan kecamatan Teluk Ambon sebanyak 20 titik banjir yakni 97 rumah terendam dan tiga titik longsor, serta Leitimur Selatan tidak ada titik banjir dan longsor lima titik di bahu jalan.
“Kami masih terus melakukan pendataan di sejumlah lokasi dan berharap tidak terjadi kerusakan parah yang diakibatkan bencana banjir dan longsor,” katanya.
Enrico mengatakan, pihaknya juga masih terus mendata terkait jumlah korban jiwa serta warga yang mengungsi akibat banjir dan longsor.
“Sampai saat ini tidak ada korban jiwa dan daerah yang terisolir akibat bencana tersebut, kami berupaya agar tidak terjadi kerusakan dan korban jiwa,” ujarnya.
Diakuinya, data BMKG curah hujan dengan intensitas sedang dan lebat diperkirakan masih akan terjadi beberapa hari ke depan.
Walaupun banjir telah surut, pihaknya terus mengimbau warga untuk tetap siaga menghadapi bencana, dengan menghindar dari titik lokasi rawan bencana ke tempat yang aman.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada masyarakat seperti karung sebanyak 15.000 buahm terpal 500 dan gerobak sampah 20 dan sekop 20 buah. Selain itu tikar dan alkon di kawasam Batu Merah.
“Kami juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial kota Ambon untuk menyalurkan pangan siap saji kepada masyarakat. Kami juga menyiagakan posko bencana di kantor BPBD,” ujar Enrico.
Sementara itu, satu rumah warga Negeri Batumerah Dalam tertimbun tanah longsor. “Matrial tanah yang longsor itu memang masuk rumah milik warga bernama Andy Priyono dan hanya menimbulkan kerugian material dan tidak sampai mengakibatkan korban jiwa atau luka-luka,” kata salah satu warga setempat, Didin, di Ambon, Minggu.
Akibat bencana tersebut, warga saling membantu membersihkan material tanah dan mengangkat barang milik korban yang masih bisa diselamatkan.
Menurut Didin, BPBD Kota Ambon juga telah mendatangi korban untuk menyalurkan bantuan makanan dan terpal ukuran besar guna menutupi dinding tanah tebing yang longsor agar tidak terkena guyuran air hujan secara langsung.
Kawasan Batumerah Dalam juga merupakan lokasi padat perumahan penduduk, termasuk asrama militer yang diapit dua bukit dan berada di bantaran sungai sehingga lokasi ini sangat rentan terhadap ancaman bahaya banjir dan tanah longsor saat musim hujan.
Hujan lebat yang melanda Kota Ambon dan sekitarnya secara terus-menerus telah menyebabkan tanah longsor di kawasan Batugajah pada Sabtu, (16/7) dan mengakibatkan luapan banjir di sejumlah ruas jalan raya setinggi tumit hingga betis orang dewasa.
Bahkan cuaca yang buruk dan ekstrim ini membuat sejumlah warga Kota Ambon merasa resah karena sanak keluarganya yang datang dari Leksula, Namrole, dan Ambalauw, Kabupaten Buru menggunakan KM. Elizabeth II terlambat masuk pelabuhan Slamet Ryadi Ambon akibat kerusakan mesin serta gelombang tinggi.
Cuaca buruk ini juga diprediksi akan terus bertahan hingga beberapa hari ke depan sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pattimura Ambon.
bagaimana perhatian pemerintah daerah kota ambon dengan hal ini ???? sedangkan kajian resiko bencana belum dilakukan dan juga peta rawan bencana belum di buat sehingga tidak ada informasi yang jelas ke masyarakat. (BJ)
Langganan:
Postingan (Atom)